TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendukung Prabowo-Hatta
Rajasa menyatakan keyakinannya dapat merebut suara Jokowi di wilayah DKI
Jakarta. Mereka mengklaim semakin banyak masyarakat yang menyatakan
dukungan terhadap mantan petinggi militer tersebut. "Saya yakin penduduk
Jakarta akan memilih Prabowo, semakin banyak yang menyatakan dukungan
kepada Prabowo," kata M. Taufik Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta Tingkat
wilayah DKI jakarta,di Jakarta, Minggu (29/6/2014).
Ia pun yakin berbagai persoalan yang menimpa Jokowi akan merendahkan elektabilitas Jokowi. Beberapa kasus seperti dugaan korupsi bus Transjakarta dan indikasi kesalahan dalam pelaporan keuangan Pemprov DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pemicu beralihnya dukungan ke Prabowo.
"Ini bukti kalau Jokowi tidak melakukan apa-apa, dia cuma blusukan ke masyarakat tetapi nggak menyelesaikan persoalan," katanya.
Seperti diketahui isu Bus Transjakarta kembali muncul kembali. Dalam isu terarkhir disebutkan adanya indikasi keterlibatan Jokowi dalam proses tender pengadaan Bus Transjakarta. Jokowi pun disebutkan tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tersebut.
Sedangkan penyalahgunaan keuangan dilaporkan BPK yang menyalir adanya penyalahgunaan keuangan selama kepemimpinan Jokowi-Ahok. BPK melansir adanya dana yang tidak dilaporkan sebesar Rp 1,54 triliun.
Ia pun yakin berbagai persoalan yang menimpa Jokowi akan merendahkan elektabilitas Jokowi. Beberapa kasus seperti dugaan korupsi bus Transjakarta dan indikasi kesalahan dalam pelaporan keuangan Pemprov DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pemicu beralihnya dukungan ke Prabowo.
"Ini bukti kalau Jokowi tidak melakukan apa-apa, dia cuma blusukan ke masyarakat tetapi nggak menyelesaikan persoalan," katanya.
Seperti diketahui isu Bus Transjakarta kembali muncul kembali. Dalam isu terarkhir disebutkan adanya indikasi keterlibatan Jokowi dalam proses tender pengadaan Bus Transjakarta. Jokowi pun disebutkan tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tersebut.
Sedangkan penyalahgunaan keuangan dilaporkan BPK yang menyalir adanya penyalahgunaan keuangan selama kepemimpinan Jokowi-Ahok. BPK melansir adanya dana yang tidak dilaporkan sebesar Rp 1,54 triliun.
Komentar
Posting Komentar